Harapannya, Kementerian Keuangan dapat mengidentifikasi dan membenahi kendala teknis sebelum meluncurkan Coretax. Hal krusial lainnya adalah prosedur mitigasi ketika terjadi kendala tak terduga saat peluncuran Coretax. Ini melibatkan sistem handbook dan kesigapan SDM sebagai solusi sementara dan praktis.
Ketika terjadi kegagalan sistem validasi wajah dan tanda tangan digital, pengiriman token, atau tidak bisa diterbitkannya faktur pajak dan selainnya, maka Kementerian Keuangan perlu segera menerapkan sistem handbook dan menjalankan sistem hotline
dalam sistem Coretax juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan keamanan information perpajakan. Blockchain
Pada sistem Coretax yang akan datang, persoalan ini dapat dihindari karena Coretax tidak lagi menggunakan EFIN, dan karenanya EFIN tidak lagi menjadi persyaratan untuk melakukan pengaturan ulang kata sandi.
Hal ini sangat penting untuk diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan pencatatan tanggal pembayaran pajak.
Tujuan utama dari pembangunan Coretax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini.
sudah dirilis. Menurutnya, fitur simulasi amat penting untuk memberikan edukasi kepada Wajib Pajak terkait penggunaan core tax
Cara kerja Coretax program adalah mengotomatisasi semua proses dengan menggunakan foundation knowledge tunggal yang dihimpun dari berbagai sumber yang telah divalidasi, sehingga akan mengurangi kesalahan dan ketidaksesuaian.
Dengan sistem pajak electronic ini, pemerintah berupaya menyediakan administrasi pajak yang lebih terstruktur dan mudah diaudit.
Dalam rangka melakukan edukasi terkait coretax, DJP tidak hanya more info menyediakan simulator. Sebelumnya DJP telah mengadakan edukasi secara langsung dengan metode
AI juga dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi berbasis knowledge guna menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, seperti mengidentifikasi sektor ekonomi dengan tingkat kepatuhan pajak rendah untuk intervensi lebih lanjut.
Meningkatkan transparansi administrasi perpajakan Indonesia karena wajib pajak dapat melihat bagaimana sistem bekerja dan memastikan bahwa pajak yang mereka bayarkan dikelola dengan baik.
Ini akan menyebabkan compliance atau kepatuhan wajib pajak menjadi jauh lebih baik dan mudah dan diharapkan akan meningkatkan tax ratio melalui penerimaan negara." ucap Sri Mulyani.
Dwi menambahkan bahwa pemerintah kini memperkenalkan fleksibilitas baru dengan memungkinkan satu kode billing digunakan untuk membayar lebih dari satu jenis setoran pajak. Sebelumnya, lanjut Dwi, setiap jenis setoran pajak memerlukan kode billing yang berbeda.